Hukuman dan Hadiah (catatan kecil untuk pelaku pendidikan)

Oleh: M. Tata Taufik*

Pada tanggal 8 Oktober 2004 HU Republika memberitakan kasus SMPN 4 Wado, pemberitaan tersebut penulis kutip selengkapnya untuk mengawali tulisan ini:

“praktik penyiksaan 15 siswa SMPN 4, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang oleh oknum guru matematika, NS, berakhir islah. Islah tersebut berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Kamis (7/10). Antara orang tua siswa korban dan guru tersebut, bersepakat tidak mempersoalkan musibah yang telah terjadi. Sebelumnya, penyiksaan 15 siswa itu, berlangsung di halaman SMPN 4 Sumedang, Senin (4/10). Siswa tersebut disuruh merangkak oleh NS. Saat itu, NS yang juga menjabat sebagai pembina OSIS SMPN 4 Sumedang, marah kepada 15 siswanya, yang tidak bersedia memandu pelaksanaan upacara sekolah. Alasan ketidaksiapan siswa, karena beberapa siswa yang disiapkan menjadi pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka), tidak hadir pada pelaksanaan upacara. …..Anggota Fraksi Demokrat Amanat Bulan Bintang, DPRD Kabupaten Sumedang, Ending Ahmad, menyesalkan adanya praktik kekerasan yang dilakukan guru. Untuk itu, ke depannya, guru tersebut tidak boleh diberi jabatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler siswa.”Kejadian ini, harus dijadikan pelajaran oleh guru lain. Saya apresiasi terhadap orang tua siswa yang masih sabar,” ujar Ending. Sementara Humas SMPN 4 Sumedang, Enjan Pakar mengatakan, NS langsung dicopot dari jabatannya sebagai pembina OSIS. ”Pihak sekolah pun, menyatakan maaf yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang dirugikan,” ujarnya di Sumedang, Kamis (7/10)”.

Ada beberapa komponen yang terkait dengan pemberitaan ini; guru, murid, orang tua, sekolah, dan DPRD. Ketika membaca artikel tersebut penulis menggaris bawahi beberapa hal, kekerasan, hukuman, kerelaan orang tua, pencopotan pembina OSIS dan permohonan maaf sekolah serta keterlibatan DPRD.

Kasus ini menunjukkan ‘kelemahan pemahaman” masyarakat pendidikan kita terhadap proses pendidikan. Mencuatnya kasus seperti di SMPN 4 Wado sampai ke DPRD menunjukkan adanya pihak yang belum memahami betul praktik pendidikan. Barangkali kenyataan ini karena isyu demokratisasi dalam pendidikan dan isyu violence (kekerasan) lebih populer ketimbang isyu lainnya. Padahal bagi pelaku pendidikan masih banyak isyu-isyu lain seperti yang penulis angkat sebagai judul tulisan ini. Ada Punishment & Reward yang berlaku dalam dunia pendidikan.

Hampir mirip sebuah kisah cerita pendek yang ditulis Putu Wijawa dengan kasus di atas. Cerpen yang berjudul Guru (1) (Putu Wijaya, Protes, 1995, h, 37) tersebut mngisahkan “kegelisahan” seorang guru yang diangkat jadi kepala sekolah. Ia merasa terputus dari kegiatan mengajar, sibuk dengan administrasi sekolah, tak kenal murid dengan segala latarbelakangnya, sementara dipikirannya terbayang suatu cita-cita tuk membangun generasi muda yang tangguh, penuh tanggungjawab, tidak cengeng, dan bukan generasi santai. Dengan apik Putu Wijaya melukiskan kondisi pendidikan yang ada dan sedang berlaku dewasa ini. Ia lukiskan bagaimana perubahan generasi muda yang serba menuntut kebebasan, anti disiplin, dan perubahan-perubahan lainnya, dihubungkan dengan pak kepala sekolah yang semakin gelisah dan akhirnya memutuskan untuk menjadi guru lagi serta melepaskan jabatannya sebagai kepala sekolah. Akhirnya pak kepala sekolah yang jadi guru itu mengajar dengan segala obsesinya sebagai pencetak generasi, karena protes dari dewan guru, akhirnya ia dipecat oleh kepala sekolah hasil binaannya sendiri, dengan alasan kolot, tidak menjaman, dan bertindak kekerasan.

Yang penulis pahami —mudah-mudahan tidak salah paham—dari goresan pena Putu Wijaya adalah pesan betapa niatan baik dan tanggungjawab terhadap pembinaan generasi seringkali berakhir dengan resiko tinggi (pemecatan). Selain merupakan kritik pedas bagi pelaku pendidikan yang semakin tak beraturan dan tunduk kepada kemauan “kebebasan” anak usia belasan tahun dengan dalih demokratis.

Hukuman & Hadiah:

Punishment adalah perangsang yang menyebabkan peserta didik atau seseorang menghindarkan diri darinya atau menjauhinya (Richard L. Solomon, 1964) menurut Solomon pengaruh hukuman besar sekali terhadap sikap belajar peserta didik, karena mereka umumnya akan berupaya tidak memperoleh hukuman bila hasil belajarnya tidak baik, secara psikologis semua manusia tidak senang dan menghindarkan diri dari hukuman ( Aminuddin Rasyad Teori belajar dan Pembelajaran,h,98-99).

Ada beberapa pentahapan dalam hal pelaksanaan hukuman (punishment), pertama mengkomunikasikan hukuman, semacam aturan atau tata tertib sekolah yang harus dipatuhi murid, kedua pelaksaan sangsi terhadap pelanggar aturan dalam hal ini berarti pemberian hukuman. Sebagaimana fungsinya hukuman diberikan untuk pelaku pelanggaran dengan maksud untuk memelihara ketertiban sekolah atau ketertiban kelas serta merupakan rangsangan yang sengaja diberikan agar tidak melakukan pelanggaran. Kelas yang tertib adalah tanggungjawab guru yang bersangkutan. Demikian juga ketertiban sekolah menjadi tanggungjawab semua dari kepala sekolah , pembina OSIS hingga guru-guru yang menjadi awak sekolah tersebut. Suatu sistem aturan tidakakan bisa berjalan tanpa adanya pelaksanaan sangsi bagi pelanggar aturan dan hadiah atau pujian bagi yang melaksanakan aturan dengan baik. Jadi masalah hukuman dan hadiah adalah suatu motivasi yag secara silih berganti lumrah dilaksanakan dalam dunia pendidikan, tak terkecuali sekolah.

Dalam pelaksanaannya hukuman tidaklah semata dalam bentuk hukuman fisik, bisa juga bersifat tatapan mata (melotot), teguran, sindiran, demikian juga sebaliknya hadiah tidak melulu berbentuk materi, bisa juga berupa pujian, acungan jempol dan perhatian. Ada trend yang berlaku dewasa ini di dunia pendidikan sangat berlebihan dalam menghindari hukuman, sama halnya dengan berlebihannya dalam memberikan hadiah, akibatnya kadang ditemui upacara-upacara pemberian hadiah yang berupa material demikian meriah, sementara sedikit sekali ditemui upacara pemberian hukuman, dan ketika yang terakhir ini terjadi malah menjadi sorotan publik.

Ada suatu nasehat yang diberikan Rasul SAW kepada Abi Hurairah berkenaan dengan hukuman ini; “Hai Abu Hurairah, Janganlah kamu memukul untuk memperbaiki adab (pendidikan) lebih dari tiga kali, jika kamu lakukan lebih dari tiga kali maka kamu mendapatkan qishahsh pada hari kiamat, hai Abu Hurairah, didiklah anak-anak keluargamu dengan ucapan (lisan) untuk melaksanakan shalat dan thaharah, jika mereka sampai usia 10 tahun (dan membangkang.pen), maka pukullah ia tapi jangan lebih dari tiga kali” (Abdul Hamid Syakir, Khitabu al-Rasul, h, 80). Kutipan na sihat ini mengambarkan etiket pemberian hukuman dalam pendidikan anak. Ada saat pemberian informasi, komunikasi dengan lisan, dan ada saat tindakan fisik yang terrencana dan tidak membahayakan.

Paskibra & Jalan Merangkak:

Bila dikaitkan dengan kasus di atas, bentuk hukuman fisik yang diberikan pembina OSIS terhadap siswanya sebenarnya merupakan hukuman yang wajar dilakukan. Ini hubungannya dengan bentuk kegiatan yang merupkan penyebab hukuman itu diberikan, yaitu menjadi petugas upacara (paskibra?). Menyikapi hukuman tersebut akan menjadi tampak wajar jika disadari betapa pentingnya arti petugas upacara, kegiatan upacara, dan disiplin upacara, bayangkan ketika jika paskibra kurang cermat, (pernah terjadi kasus di suatu kecamatan saat peringatan 17 Agustus yang lalu bendera merah putih ketika dinyatakan siap ternyata terbalik; putih di atas merah di bawah), hal tersebut bisa didekati dengan pendekatan pendidikan mental dan pendidikan jasmani. Seperti diketahui dalam pendidikan sedikitnya ada tiga point yang menjadi target, perkembangan jasmani, intelegnsi dan perkembangan tingkah laku (bahasa Arab: Jasmaniyah, Aqliyah dan Khuluqiyah).

Petugas paskibra dan upacara dapat dimasukkan dalam ranah pendidikan tingkahlaku dan pendidikan jasmani. Pendidikan tingkahlaku karena ia berhubungan dengan displin baris-berbaris, disiplin ketepatan dan kecermatan, pendidikan jasmani karena berhubungan erat dengan kesiapan jasmani, ketahanan tubuh, kesiapan untuk menghadapi sengatan matahari. Dari semuanya itu dapat dilihat bahwa kegiatan menjadi gruppengibar bendera serta petugas upacara secara tingkahlaku dan jasmani sangatlah besar peranannya dalam pendidikan. Ada pelajaran kepemimpinan, keteraturan (disiplin) ketahanan mental dan ketahanan fisik.

Sampai di sini akan nampak bahwa “menjadi petugas upacara” sebagai bagian dari pendidikan terlebih-lebih dari segi kompetensinya sangat jelas (realistis), pengukurannya juga transparan. Kemudian karena kegiatan tersebut merupakan pendidikan tingkahlaku dan jasmani, maka bentuk hukumannya juga bersifat jasmani. Ketepatan pembinan OSIS memilih model sangsi yang diberikan sebenarnya bisa dilihat dari berbagai alasan, jalan merangkak, dari sudut kepramukaan (kepanduan Indonesia yang diakui resmi dan biasa dilaksanakan disekolah) adalah merupakan bentuk dan materi permainan (bukan tindak kekerasan). Dengan demikian ia merupakan materi pendidikan jasmani juga yang biasa dilakukan dalam kepramukaan sehingga para siswa menjadi cakap sejalan dengan Dasa Darma Pramuka; disiplin, berani , dan setia, rela menolong dan tabah, dll.

Profesionalisme dan Hak Rasa Aman:

Ada yang menarik dari kasus di atas adalah sikap orang tua yang tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kejadian ini mencerminkan ada kesiapan orang tua untuk menerima sangsi apapun yang diberikan oleh pihak sekolah terhadap anaknya yang diamanahkan untuk didik gurunya di sekolah tersebut. Sikap ini benar-benar bisa dijadikan teladan bagi wali murid yang lain.

Namun yang menjdi ganjalan kenapa hal tersebut bisa terbawa ke DPRD, suatu insiden intra sekolah bisa mencuat dan menjadi bahan pemberitaan. Kenyataan ini berkaitan erat dengan hak rasa aman guru dalam menjalankan tugasnya (lihat, Muhammad Surya, Percikan Perjuangan Guru, h, 243). Yang dikhawatirkan adalah terwujudnya suatu iklim guru yang kurang peduli terhadap prilaku siswanya karena ketakutan akan bayang-bayang pemecatan.

Dalam buku yang sama Muhammad Surya menulis tentang profesionalisme guru, menurutnya “kematangan profesional guru ditandai dengan pewujudan guru yang memiliki: (1) keahlian, (2) rasa tanggungjawab, dan (3) rasa kesejawatan yang tinggi.” (Muhammad Surya, h, 30). Bila kasus di atas terjadi atas dasar tanggungjawab sebagai pembina OSIS (dan penulis duga karena dasar itu) sehingga melahirkan sangsi bagi siswanya, maka ada tantangan besar bagi guru untuk mengembangkan profesinya, sikap bertanggungjawab —suatu sikapyang langka— malah justru membahayakan karirnya sebagai guru.(Mitra Dialog , Sabtu 30 Okt.2004)